PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG
JALAN TOL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, perlu diselenggarakan Jalan Tol yang merupakan jalan alternatif lintas jalan umum yang sudah ada;
b. bahwa penyelenggaraan Jalan Tol tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JALAN TOL.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan;
2. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
3. Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol;
4. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pemakaian Jalan Tol;
5. Penyelenggaraan Jalan Tol adalah semua kegiatan perwujudan sasaran dan kegiatan operasi Jalan Tol;
6. Perwujudan sasaran Jalan Tol adalah meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan teknik, pembangunan, dan pemeliharaan Jalan Tol;
7. Kegiatan Operasi Jalan Tol adalah pengumpulan tol, pengaturan pemakaian dan pengamanan Jalan Tol, serta usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Penyelenggaraan Jalan Tol;
8. Badan adalah Badan Usaha Milik Negara Jalan Tol yang diserahi wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol;
9. Pemakai Jalan Tol adalah pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.

BAB II
JARINGAN JALAN TOL

Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Jalan Tol

Pasal 2

(1) Jalan diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan cara membina jaringan jalan yang berasal dari pemakai jalan.
(2) Jalan Tol diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

Bagian Kedua
Peranan Jalan Tol

Pasal 3

Jalan Tol berperan:
a. Untuk melayani jasa distribusi utama yang mempunyai spesifikasi bebas hambatan agar dicapai tingkat efisiensi yang maksimal dalam penggunaan sumber daya.
b. Sebagai pemacu pengembangan wilayah untuk mewujudkan keseimbangan antar daerah.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat Jalan Tol

Pasal 4

(1) Jalan Tol merupakan alternatif lintas jalan umum yang ada dan pada dasarnya merupakan jalan baru.
(2) Jalan Tol didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk Jalan Tol antar kota dan 60 (enam puluh) kilometer per jam untuk Jalan Tol di wilayah perkotaan.
(3) Jalan Tol didesain untuk mampu menahan muatan sumbu terpusat tunggal kendaraan sekurang-kurangnya 8 1/5 (delapan satu perlima) ton atau muatan sumbu terpusat tandem kendaraan sekurang-kurangnya 14 ½ (empat belas satu perdua) ton.
(4) Jumlah jalan masuk ke Jalan Tol dibatasi secara efisien dan didesain sedemikian rupa sehingga semua jalan masuk terkendali.

Pasal 5

(1) Jalan Tol memberi pelayanan keamanan dan keselamatan lalu lintas yang mantap.
(2) Jalan Tol harus mempunyai spesifikasi:
a. Tidak ada persilangan sebidang dengan jalan lain atau prasarana transportasi yang lain.
b. Sekurang-kurangnya terdiri dari dua jalur untuk masing-masing arah.
c. Lebar bahu jalan yang cukup untuk digunakan sebagai lajur darurat.
(3) Pada setiap Jalan Tol:
a. Dilakukan pemagaran untuk keamanan keselamatan lalu lintas Jalan Tol.
b. Pada tempat-tempat yang diperlukan diadakan jembatan/terowongan penyeberangan orang dan hewan.
(4) Pada tempat-tempat yang membahayakan bagi pemakai Jalan Tol diadakan rel pengaman atau kabel pengaman.
(5) Ketentuan teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Pada setiap Jalan Tol harus tersedia sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan, atau pelayanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya.
(2) Pada Jalan Tol antar kota di masing-masing jurusan setiap jarak 50 (lima puluh) kilometer tersedia sekurang-kurangnya satu tempat istirahat.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku pada Jalan Tol di dalam wilayah perkotaan.
(4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB III
PENYELENGGARAAN JALAN TOL

Bagian Pertama
Program Pengadaan dan
Program Pemeliharaan Jalan Tol

Pasal 7

Program pengadaan dan program pemeliharaan Jalan Tol ditetapkan oleh Pembina Jalan.

Bagian Kedua
Pengadaan Jalan Tol

Paragraf 1
Perencanann Teknik Jalan Tol

Pasal 8

(1) Prastudi kelayakan Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen hasil studi yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan yang terdiri dari analisa perkembangan ekonomi daerah, analisa proyeksi lalu lintas, analisa perkiraan biaya konstruksi dan analisa kelayakan ekonomi serta analisa sosial budaya.
(2) Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
(3) Studi kelayakan Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen hasil studi yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan yang terdiri dari analisa perkembangan ekonomi daerah, analisa proyeksi lalu lintas, analisa kelayakan ekonomi dan keuangan serta prarencana teknik.
(4) Pelaksanaan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Badan.

Pasal 9

(1) Rencana teknik Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan, yang terdiri dari gambar teknik, syarat-syarat umum dan spesifikasi pekerjaan.
(2) Rencana teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan teknik jalan mengenai:
a. Daerah Manfaat Jalan Tol yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman;
b. Daerah Milik Jalan Tol yang meliputi Daerah Manfaat Jalan Tol dan sejalur tanah tertentu di luar Daerah Manfaat Jalan Tol;
c. Daerah Pengawasan Jalan Tol yang meliputi sejalur tanah tertentu di luar Daerah Milik Jalan Tol yang berada di bawah pengawasan Pembina Jalan;
d. Dimensi Jalan Tol;
e. Beban rencana, volume lalu lintas dan kapasitas Jalan Tol;
f. Persyaratan geometrik Jalan Tol;
g. Konstruksi Jalan Tol;
h. Kelestarian lingkungan hidup.
(3) Rencana teknik Jalan Tol harus memperhatikan keadaan serta faktor pengaruh lingkungan dan harus menggambarkan hasil optimal sesuai dengan kebutuhan pemakai Jalan Tol dan penghematan sumber daya.
(4) Ketentuan teknik Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Paragraf 2
Pembangunan Jalan Tol

Pasal 10

Pembangunan Jalan Tol diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya untuk sebagian atau seluruhnya diserahkan kepada Badan.

Pasal 11

(1) Pembangunan Jalan Tol dilaksanakan sesuai dengan rencana teknik Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2) Pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pembangunan jalan penghubung.
(3) Pelaksanaan pembangunan Jalan Tol diusahakan agar menjalin keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya.
(4) Ketentuan tentang tata cara pembangunan Jalan Tol guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 12

(1) Dalam hal pembangunan Jalan Tol menggunakan jalan yang telah ada, maka Badan menyediakan jalan pengganti.
(2) Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan agar lintas jalan umum yang telah ada tersebut tetap berfungsi.
(3) Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai jumlah lajur dan kondisi lapis permukaan yang sekurang-kurangnya sama .dengan lajur dan kondisi lapis permukaan lintas jalan yang digantikan.
(4) Jalan umum yang ada harus tetap berperan selama pelaksanaan pembangunan jalan umum pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum selesai.
(5) Ketentuan teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 13

Dalam hal pembangunan Jalan Tol berlokasi di atas jalan yang telah ada, maka jalan yang ada tersebut harus tetap berfungsi dengan baik.

Pasal 14

(1) Dalam hal pelaksanaan pembangunan Jalan Tol mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, maka Badan terlebih dahulu menyediakan jalan pengganti sementara.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pendapat instansi yang terkait.

Pasal 15

Dalam hal pembangunan Jalan Tol akan melintas di atas atau di bawah jalan kereta api, maka persyaratan tekniknya ditetapkan bersama oleh Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perkeretaapian dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan pihak yang memiliki bangunan yang telah ada lebih dahulu.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Jalan Tol

Pasal 16

(1) Badan wajib memelihara Jalan Tol dan jalan penghubung.
(2) Pemeliharaan Jalan Tol meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan Jalan Tol.
(3) Ketentuan tentang bagian jalan penghubung yang wajib dipelihara oleh Badan diatur oleh Menteri.

Pasal 17

(1) Pemeliharaan Jalan Tol dilaksanakan menurut rencana teknik pemeliharaan Jalan Tol.
(2) Pelaksanaan pemeliharaan Jalan Tol diusahakan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya dan tidak merugikan pemakai jalan.
(3) Ketentuan tentang tata cara pemeliharaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.


Bagian Keempat
Utilitas

Pasal 18

Persyaratan memasang, membangun, memperbaiki, mengganti baru, memindahkan, dan merelokasi bangunan utilitas dan atau utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas di atas atau di bawah setiap Jalan Tol diatur oleh Menteri.

Pasal 19

(1)Apabila untuk kepentingan penyelenggaraan Jalan Tol suatu bangunan utilitas dan atau utilitas yang telah ada yang terletak di dalam pada, sepanjang, melintas di atas atau di bawah. Jalan Tol, harus dipindahkan atau direlokasi dari Jalan Tol maka pemiliknya harus memindahkan atau merelokasi bangunan utilitas tersebut.

(2)Biaya untuk memindahkan atau merelokasi, termasuk biaya memasang kembali bangunan utilitas dan atau utilitas tersebut pada lokasi baru dibebankan kepada Badan.

Pasal 20

(1)Pemanfaatan lahan dan atau bangunan di Daerah Milik Jalan Tol oleh pihak lain untuk bangunan utilitas dan atau utilitas dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan Jalan Tol.
(2)Pemanfaatan lahan dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan.
(3)Jika terjadi pengembangan Jalan Tol maka bangunan utilitas dan atau utilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus direlokasi atau dibangun kemball, maka terhadap relokasi atau pembangunan kembali bangunan utilitas dan atau utilitas tersebut menjadi beban dan tanggung jawab pemilik utilitas yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Pengoperasian Jalan Tol

Paragraf 1
Pengumpulan Tol

Pasal 21

Sistem pengumpulan tol diatur oleh Menteri.

Pasal 22

(1)Pada ruas Jalan Tol tertentu kepada pemakai Jalan Tol dapat diberikan karcis langganan tol.
(2)Tata cara pemberian dan penggunaan karcis langganan tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Paragraf 2

Pengaturan Pemakaian Jalan Tol dan Pengamanan Jalan Tol

Pasal 23

(1)Pemakaian Jalur Lalu Lintas Jalan Tol diatur sebagai berikut:

a.Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi arus lalu lintas pemakai Jalan Tol.
b.Lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang mendahului kendaraan lain.
c.Dilarang menarik/menderek/mendorong kendaraan kecuali menggunakan kendaraan derek yang ditetapkan oleh Badan.
d.Dilarang membuang benda dengan sengaja/tidak sengaja di sepanjang Jalan Tol.
e.Dilarang berhenti di sepanjang Jalan Tol.

(2)Pemakaian Lajur Bahu Jalan Tol diatur sebagai berikut:
a.Lajur bahu jalan dapat digunakan bagi arus lalu lintas dalam keadaan darurat.
b.Lajur bahu jalan diperuntukan bagi kendaraan yang berhenti darurat.
c.Dilarang menarik/menderek/mendorong kendaraan dilajur bahu jalan.
d.Dilarang membuang benda dengan sengaja/tidak sengaja di lajur bahu jalan

(3)Pemakaian Median Jalan Tol diatur sebagai berikut:

a.Median digunakan sebagai jalur pemisah antara dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah.
b.Dilarang memotong atau melintas median kecuali dalam keadaan darurat.

(4)Pemakaian Gerbang Tol diatur sebagai berikut:

a.Bangunan Gerbang Tol dipergunakan untuk pelaksanaan pengumpulan Tol.
b.Di Gerbang Tol pemakai jalan wajib menghentikan kendaraan untuk mengambil karcis masuk dan atau membayar tol.
c.Dilarang menaikkan dan atau menurunkan penumpang dan atau barang dan atau hewan di Gerbang Tol.
(5)Tempat istirahat di Jalan Tol digunakan sebagai tempat berhenti sementara bagi pemakai jalan.

Pasal 24

Pemakaian Daerah Milik Jalan Tol diatur sebagai berikut:

a.Daerah Milik Jalan Tol diperuntukan bagi Daerah Manfaat Jalan Tol dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan Tol.
b.Dengan tetap memperhatikan keamanan lalu lintas dan konstruksi jalan, Badan dapat menggunakan Daerah Milik Jalan Tol di luar Daerah Manfaat Jalan Tol untuk memasang iklan, bangunan utilitas, dan atau utilitas serta bangunan lainnya.

Pasal 25

Pemakaian Daerah Pengawasan Jalan Tol diatur sebagai berikut:

a.Kondisi Daerah Pengawasan Jalan Tol tidak boleh menyebabkan pandangan bebas pengemudi dan keamanan konstruksi Jalan Tol terganggu.
b.Pemasangan iklan dan bangunan lain di Daerah Pengawasan Jalan Tol harus memperhatikan keamanan lalu lintas dan konstruksi Jalan Tol.

Pasal 26

(1)Dalam hal sebagian atau seluruh jalan umum tanpa tol yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya. maka Jalan Tol yang merupakan jalan alternatif dari jalan umum tanpa tol tersebut dengan sendirinya menjadi jalan umum tanpa tol.
(2)Jalan umum tanpa tol yang ada tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

(1)Dalam keadaan darurat sebagian atau seluruh ruas Jalan Tol tertentu dapat ditutup sementara.
(2)Pada saat penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan harus melaporkan penutupan tersebut kepada Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)Penutupan sementara ruas Jalan Tol wajib diumumkan kepada masyarakat pada hari mulai ditutupnya ruas Jalan Tol tersebut.
(4)Pembukaan kembali . ruas Jalan Tol yang ditutup sementara wajib diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya pada hari mulai dibukanya ruas Jalan Tol tersebut.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Pemakai Jalan Tol

Pasal 28

Pemakai Jalan Tol wajib menaati peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan 'umum yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang Jalan Tol.

Pasal 29

Setiap pemakai Jalan Tol wajib membayar tol kepada Badan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

Pasal 30

Pemakai Jalan Tol wajib membayar sebesar dua kali tarif tol jarak terjauh pada ruas Jalan Tol yang bersangkutan dalam hal:
a.Tidak dapat menunjukkan karcis tanda masuk Jalan Tol pada saat membayar tol.
b.Menunjukkan karcis tanda masuk yang rusak pada saat membayar tol.
c.Tidak dapat menunjukkan karcis tanda masuk yang benar atau yang sesuai dengan arah perjalanan pada saat membayar tol.

Pasal 31

(1)Pemakai Jalan Tol wajib mengganti kerugian Badan yang diakibatkan oleh kesalahannya, sebesar nilai kerusakan yang ditimbulkan atas kerusakan pada:

a.Bagian-bagian Jalan Tol,
b.Bangunan pelengkap Jalan Tol,
c.Perlengkapan Jalan Tol,
d.Sarana penunjang penyelenggaraan Jalan Tol.

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula untuk jalan penghubung.

Pasal 32

Pemakai Jalan Tol berhak menuntut ganti rugi kepada Badan atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan dalam penyelenggaraan Jalan Tol.

Paragraf 4
Kewajiban Badan

Pasal 33

(1)Pada setiap Jalan Tol Badan wajib menyediakan unit ambulans, unit pertolongan penyelamatan, unit penderekan, dan unit pelayanan kepada pemakai Jalan Tol.
(2)Badan wajib menyediakan unsur pengamanan Jalan Tol bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 34

Badan wajib mengusahakan agar Jalan Tol selalu dalam keadaan memenuhi syarat untuk dioperasikan.

Pasal 35

(1)Badan wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Pemakai Jalan Tol sebagai akibat kesalahan dalam penyelenggaraan Jalan Tol.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Bagian Keenam
Usaha-usaha

Pasal 36

(1)Lahan di Daerah Milik Jalan Tol dapat diusahakan sebagai tempat istirahat dan pelayanan, sepanjang hal itu masih merupakan sarana penunjang penyelenggaraan Jalan Tol.
(2)Pengusahaan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan bekerjasama dengan pihak lain.
(3)Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 37

(1)Iklan dapat dipasang pada tempat-tempat di Daerah Milik Jalan Tol yang ditetapkan oleh Badan.
(2)Pemasangan iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi hak-hak Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Bagian Ketujuh
Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol

Pasal 38

(1)Pemerintah menyerahkan untuk sebagian atau seluruhnya wewenang penyelenggaraan Jalan Tol kepada Badan.
(2)Penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan bekerjasama dengan pihak lain.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melepaskan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol yang ada pada Badan.
(4)Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan izin Menteri.

BAB IV

PENETAPAN STATUS JALAN TOL.
JENIS KENDARAAN, DAN TARIF TOL


Pasal 39

(1)Penetapan suatu ruas jalan sebagai Jalan Tol, ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(2)Penetapan suatu ruas Jalan Tol menjadi jalan umum tanpa tol ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(3)Penetapan ruas Jalan Tol menjadi jalan umum tanpa tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan apabila :
a.Tujuan penyelenggaraan Jalan Tol sudah tercapai, atau
b.Persyaratan Jalan Tol tidak terpenuhi, atau
c.Fungsi Jalan Tol sebagai alternatif jalan umum tidak berperan lagi.

Pasal 40

Penetapan jenis kendaraan bemotor , besar tarif tol serta tarif tol berlangganan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Biaya pra-studi kelayakan dan pembeasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 42

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Jalan Tol yang meliputi biaya Studi kelayakan, biaya perencanaan teknik, biaya pembangunan, dan biaya pengoperasian serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh Badan atau oleh Badan kerja-sama dengan pihak lain.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

(1)Barang siapa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 28, dan 29 dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
(2)Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1)Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitarnya dengan Jalan Tol tetap ber laku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Perubahan atau pengaturan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)selambat-lambatnya dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
(3)Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) yang telah ada tetap berlaku dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

M0ERDI0N0


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG
JALAN TOL

I. UMUM

1.Pertumbuhan dan pemerataan kehidupan masyarakat antara lain tercermin pada pola perkembangan lalu lintas barang dan penumpang. Perkembangan ini diusahakan untuk ditampung secara efisien. Efisiensi relatif pada jaringan prasarana perhubungan mempunyai kaitan erat dengan struktur pengembangan wilayah, sedang nilai absolutnya merupakan ukuran bagi tingkat perkembangan wilayahnya. Pengukuran efisiensi secara praktis dapat dilakukan melalui pengukuran kecepatan rata rata dan volume satuan angkutan. Makin besar volume satuan angkutan dan makin tinggi kecepatan rata rata yang dapat ditempuh, makin besar pula daya tampung suatu ruas jalan, berarti akan makin efisien ruas jalan yang dimaksud. Pada gilirannya pemakaian jalan yang efisien akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemakai jalan dan pembina jalan. Keuntungan ini akan memberikan dorongan yang lebih besar pada pertumbuhan dan pemerataan semua aspek kehidupan.

2.Pada umumnya wilayah wilayah yang telah tinggi tingkat perkembangannya menunjukkan adanya potensi finansial yang cukup tinggi. Mengingat pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang, justru di wilayah wilayah dengan tingkat perkembangan yang cukup tinggilah yang selalu memerlukan dibangunnya Jalan Arteri agar dapat dihindari timbulnya pemborosan pemborosan baik langsung maupun tidak langsung. Pemborosan langsung antara lain biaya operasi suatu kendaraan bermotor yang berhenti atau berjalan dan atau bergerak dengan kecepatan sangat rendah akibat terbaurnya peranan jalan. Pemborosan tidak langsung antara lain nilai relatif dan kepentingan tiap pemakai jalan menyangkut segi waktu dan kenyamanan.

3.Pengadaan Jalan Arteri membutuhkan biaya investasi yang sangat besar. Padahal untuk membina seluruh jaringan yang ada sekarang ini biaya yang tersedia setiap tahunnya masih jauh dari memadai. Mengingat azas pemerataan dalam pemakaian seluruh jaringan jalan dan mengingat kemampuan pembiayaan yang masih jauh dari memadai, maka sulitlah kiranya untuk membebankan pembiayaan Jalan Arteri dalam wilayah-wilayah yang telah mencapai tingkat perkembangan yang cukup tinggi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu untuk pengadaan dan pengelolaan ruas ruas Jalan Arteri seperti itu dicarikan sumber dana di luar APBN, yaitu dari pemakai jalan itu sendiri.

4.Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan yang menurut ukuran wajar tidak dapat ditangani sendiri oleh rakyat antara lain pembinaan jaringan jalan. Oleh karena itu pada dasarnya jaringan jalan umum terbuka untuk lalu lintas umum tanpa adanya pungutan bagi pemakainya.
Setiap pungutan perlu diatur dengan peraturan perundang undangan. Adanya Jalan Tol, yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol, perlu dibatasi seketat mungkin yaitu hanya terbatas pada daerah daerah yang telah menunjukkan tingkat perkembangan sedemikian rupa sehingga biaya pembangunan Jalan Tol tersebut dibebankan kepada pemakainya.
Dalam Undang undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan telah ditetapkan ketentuan pokok yang mengatur penyelenggaraan Jalan Tol. Pelaksanaan lebih lanjut pengaturan penyelenggaraan Jalan Tol memerlukan adanya Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Istilah istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar supaya terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Pemerintah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Yang dimaksud dengan perwujudan sasaran adalah perwujudan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Yang dimaksud dengan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan Jalan Tol adalah kegiatan yang menunjang penyelenggaraan jalan Tol antara lain mengusahakan stasiun pengisian bahan bakar, telepon umum, restoran dan tempat istirahat (rest area).
Angka 8
Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara Jalan Tol adalah Badan Hukum Usaha Negara Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
Angka 9
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Tingkat perkembangan yang tinggi tercermin dari tingginya tingkat kepadatan jasa distribusi.
Pasal 3
Huruf a
Dengan adanya jalan bebas hambatan maka pemborosan penggunaan sumber daya dan waktu dapat dihindari.
Huruf b
Dengan dibangunnya Jalan Tol di wilayah tertentu maka tercipta kemudahan kemudahan bagi pelayanan jasa distribusi sehingga memacu pertumbuhan perekonomian antar daerah. Dengan demikian suatu daerah dapat mengejar tingkat perkembangan daerah lain yang lebih tinggi.
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan merupakan alternatif adalah bahwa selain Jalan Tol, sebelumnya harus ada lintas jalan umum lain yang mempunyai asal dan tujuan yang sama untuk menggunakan atau tidak menggunakan Jalan Tol.
Pembangunan Jalan Tol yang merupakan satu kesatuan sistem dengan pembangunan jalan umum, adalah kegiatan mewujudkan ruas jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan. Dalam kondisi tertentu, pembangunan Jalan Tol dapat dilakukan dengan menggunakan jalan yang sudah ada.
Ayat (2)
Kecepatan rencana Jalan Tol di wilayah perkotaan lebih rendah dari pada di luar kota mengingat adanya keterbatasan dalam menentukan lintasan jalan (alignment) di wilayah tersebut yang pada umumnya padat dengan bangunan permanen.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan muatan sumbu terpusat tunggal kendaraan adalah muatan terpusat kendaraan yang dipikul oleh satu sumbu. Yang dimaksud dengan muatan sumbu terpusat tandem kendaraan adalah muatan terpusat kendaraan yang dipikul oleh dua sumbu yang bekerja sebagai satu kesatuan.
Ayat (4)
Jalan masuk terkendali ialah jalan masuk yang dilengkapi dengan jalur peralihan (taper) agar kendaraan yang masuk dapat menyesuaikan kecepatannya dengan kecepatan kendaraan di Jalan Tol. Jalan masuk (access) adalah jalan yang diperuntukkan kendaraan untuk masuk ke dan keluar dari Jalan Tol.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a dan b
Sifat Jalan Tol tersebut harus dicapai pada tahap akhir sesuai dengan kebutuhan lalu lintas menurut kriteria umum yang berlaku didasari atas keamanan kendaraan, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan yang wajar dari pemakai Jalan Tol.
Pelaksanaan secara bertahap untuk mencapai tingkat akhir ini harus dilandasi atas kepadatan lalu lintas. Pada jembatan tol apabila lalu lintas masih dapat ditampung dengan baik, maka jumlah lajur cukup satu untuk masing masing arah.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Tempat istirahat dimaksud sekurang kurangnya terdiri dari sarana tempat parkir,jamban, dan peturasan. Jenis tempat istirahat dapat dilengkapi dengan antara lain stasiun pengisian bahan bakar, restoran, toko kecil, dan bengkel.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 7
Program pengadaan dan program pemeliharaan jalan Tol yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Lima Tahunan adalah merupakan gabungan susunan jadwal waktu pelaksanaan masing masing rencana individual pengadaan dan pemeliharaan Jalan Tol disertai biaya yang diperlukan setiap tahun, sebagai pedoman evaluasi dana dan kegiatan pelaksanaan tahunan.
Program pengadaan dan program pemeliharaan Jalan Tol dapat disusun oleh Badan dan diusulkan kepada Pembina Jalan untuk ditetapkan.
Yang dimaksud Pembina Jalan dalam pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prarencana teknik adalah suatu kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran produk yang terdiri dari gambar teknik dan analisa perkiraan biaya konstruksi yang bersifat pendahuluan, sebelum rencana teknik dilaksanakan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Selain memperhatikan ketentuan ketentuan pelestarian lingkungan hidup, dalam membuat rencana teknik harus ada koordinasi dengan instansi terkait.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Jalan penghubung adalah jalan yang hanya berfungsi menghubungkan lalu lintas jalan umum dengan Jalan Tol, yang pembangunannya dilakukan dengan memperhatikan instansi terkait.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan agar lalu lintas di jalan umum tetap lancar selama pelaksanaan pembangunan di Jalan Tol.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Dalam hal lalu lintas pada jalan yang ada terganggu oleh pembangunan Jalan Tol, maka sudah selayaknya Badan menyediakan jalan pengganti sementara (detour) agar gangguan terhadap lalu lintas sekecil mungkin.
Ayat (2)
Instansi yang terkait antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Departemen Perhubungan dan Pemerintah Daerah setempat.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 18
Yang dimaksud dengan utilitas adalah sarana pelayanan umum berupa antara lain saluran listrik, saluran telepon, pipa pipa gas, air minum, sanitasi kota.
Bangunan utilitas adalah prasarana pelayanan umum berupa bangunan/konstruksi yang dibuat untuk mendukung sarana pelayanan umum tersebut.
Pasal 19
Ayat (1)
Pemindahan dimaksud dalam ayat ini dilakukan dengan memperhatikan syarat syarat yang ditetapkan dalam Pasal 18.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tidak mengganggu penyelenggaraan Jalan Tol antara lain tidak mengganggu keamanan, konstruksi, dan kelancaran lalu lintas Jalan Tol.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 21
Pada dasarnya pengumpulan tol ada dua sistem, yaitu sistem pengumpulan tol terbuka dan sistem pengumpulan tol tertutup. Yang dimaksud dengan sistem pengumpulan tol terbuka adalah sistem pengumpulan tol yang kepada pemakainya diwajibkan membayar tol pada saat melewati gerbang tol. Yang dimaksud dengan sistem pengumpulan tol tertutup adalah sistem pengumpulan tol yang kepada pemakainya diwajibkan mengambil tanda masuk pada gerbang masuk dan membayar tol pada gerbang keluar.
Pasal 22
Ayat (1)
Pada ruas ruas Jalan Tol tersebut pemakai Jalan Tol dapat membeli karcis langganan tol untuk sejumlah pemakaian dan atau untuk jangka waktu tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan yang sebagian atau seluruh jalur lalu lintas tidak dapat berfungsi karena antara lain kejadian kecelakaan lalu lintas, pekerjaan pemeliharaan.
Huruf b
Pada dasarnya kendaraan tidak diperkenankan berhenti disepanjang jalur bahu jalan. Yang dimaksud dengan kendaraan berhenti darurat adalah kendaraan yang berhenti sebentar karena keadaan darurat yang disebabkan antara lain kendaraan mogok, menertibkan muatan, gangguan lalu lintas, gangguan fisik pengemudi.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan yang sebagian atau seluruh jalur lalu lintas dan jalur bahu jalan tidak dapat berfungsi karena antara lain kejadian kecelakaan lalu lintas, pekerjaan pemeliharaan. Pengaturan memotong/melintas median tersebut diatur oleh Badan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Tempat berhenti sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain digunakan untuk istirahat, menambah bahan bakar, memperbaiki kendaraan.
Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Dalam rangka memperhatikan keamanan lalu lintas dan konstruksi Jalan Tol tersebut. maka dalam pemasangan iklan dan bangunan lain di Daerah Pengawasan Jalan Tol harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Badan.
Pasal 26
Ayat ( 1)
Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini Badan wajib membuat Berita Acara pertanggungjawaban mengenai tidak adanya pemasukan pendapatan tol serta melaporkan keadaan dimaksud kepada Menteri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah apabila sebagian atau seluruh lebar jalur Jalan Tol tidak dapat dilalui kendaraan akibat adanya kecelakaan/kebakaran/force majeure atau keadaan lainnya yang dapat membahayakan pemakai Jalan Tol.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan kerusakan karcis tanda masuk adalah kerusakan fisik karcis tanda masuk sehingga tidak dapat dibaca oleh alat pembaca karcis atau diragukan data dan identitas pintu gerbang masuk oleh alat pembaca karcis
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Pemenuhan ganti rugi oleh pemakai Jalan Tol kepada Badan tidak melepaskan tuntutan tindak pidana yang dilakukannya.
Ayat (2)
Jalan penghubung disini adalah jalan penghubung yang menjadi tanggung jawab Badan.
Pasal 32
Yang dimaksud dengan kesalahan dari Badan dalam penyelenggaraan Jalan Tol adalah apabila Badan nyata nyata tidak memenuhi kewajiban kewajibannya dalam penyelenggaraan Jalan Tol.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 34
Yang dimaksud dengan memenuhi syarat untuk dioperasikan adalah antara lain:
a.Kondisi jalan setiap saat harus baik sesuai dengan perencanaan teknik yang disyaratkan.
b.Memenuhi kelengkapan rambu rambu lalu lintas, tanda tanda jalan dan perlengkapan jalan lainnya.
c.Memantau dan menertibkan lalu lintas untuk menjaga keamanan, kelancaran dan keselamatan pemakai jalan.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Pemasangan iklan di Daerah Milik Jalan Tol yang ditetapkan oleh Badan harus memperhatikan ketentuan Pasal 24 huruf b Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (2)
Hak hak Pemerintah Daerah dalam ayat ini antara lain pemberian izin untuk pemasangan iklan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud kerja sama antara lain berbentuk Usaha Patungan (Joint Venture) atau Usaha Gabungan (Join Operation). Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional atau dan Koperasi. Bagian bagian penyelenggaraan Jalan Tol yang menjadi obyek kerja sama dengan pihak lain dapat berupa pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian Jalan Tol.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tidak melepaskan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol adalah bahwa ketentuan standar dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengoperasian Jalan Tol tetap berada dan menjadi tanggung jawab Badan sepenuhnya.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan fungsi jalan tol sebagai alternatif jalan umum tidak berperan lagi adalah bilamana jalan umum tanpa tol yang mempunyai asal dan tujuan yang sama dengan Jalan Tol tidak dapat berfungsi lagi. Dengan demikian Jalan Tol menjadi jalan umum tanpa tol.
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Pembebasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini sudah termasuk pembebasan dari hak hak lain yang berada di atas, sepanjang dan di bawah tanah tersebut
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas



CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA SETNEG TAHUN 1990

Sumber:LN 1990/12; TLN NO. 3405